Sosialisi dan dukungan dari masyarakat sangat dibutuhkan dalam mensukseskan program-program yang dicanangkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP&PA) di Aceh.

“Kita harus betul-betul mendorong kesadaran masyarakat dalam bentuk perlindungan dan dukungan terhadap korban dan keluarga korban. Karena seringkali terjadinya pengasingan terhadap keluarga korban yang dilakukan oleh lingkungan masyarakat sekitar,” ungkap anggota Komisi VIII DPR RI Rahayu Saraswati saat  pertemuan Tim Komisi VIII DPR dengan Wakil Gubernur Aceh dan jajaran beserta mitra kerja di Kantor Gubernur Aceh, Kamis (15/2/2018).

Oleh karena itu menurut Rahayu, salah satu bentuk dukungan yang dapat diberikan terhadap program-program Dinas PP&PA salah satunya dengan cara mendorong pemerintah daerah dalam mendukung anggaran, mengingat anggaran yang dialokasikan cenderung menurun dibandingkan 2016 lalu. 

“Selain mendorong tentunya saya turut berpesan di dalam penyusunan anggaran nanti harus melibatkan perspektif gender dan kaum disabilitas. Khususnya dukungan terutama di dalam pembangunan infrastruktur yang aksesibel bagi kaum disabilitas,” saran Politisi F-Gerindra itu. 

Adapun terkait peningkatan jumlah kasus kekerasan seksual, Rahayu menyarankan perlu adanya riset yang spesifik dan mendalam terhadap kejahatan kasus kekerasan seksual tersebut.

“Karena sampai saat ini, kami hanya mendapatkan jumlah namun tidak mendapatkan penjelasan yang rinci dan spesifik kenapa hal tersebut bisa terjadi. Oleh karena itu harus ada insiatif mulai menggunakan basis data yang holistik,” imbuhnya. 

Pada kesempatan yang sama perwakilan dari Kementerian PP&PA Pusat mengungkapkan terkait pencatatan data terhadap kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi sudah sering berkoordinasi Dinas PP&PA Daerah Aceh. Namun terkait anggaran, mengingat kedudukan Kementerian PP&PA masih berasa di tahap koordinatif sehingga mengakibatkan  pemberian bantuan tidak bisa secara langsung dilakukan. 

“Tentunya ini sebuah ironi, dari Dinas PP&PA terkendala di anggaran, sementara di kementerian terkendala nomenklatur sehingga pemberian bantuan dan anggaran tidak bisa secara langsung disalurkan,” jelasnya. (tra/sc)